Tujuan dan Makna Desain Penelitian Jonathan B. Justice

RESUME

Tujuan dan Makna Desain Penelitian

Jonathan B. Justice

(Handbook of research Methods In Public Administration).

1.      Tujuan Desain Penelitian

Ketertarikan terhadap suatu fenomena membawa manusia untuk berusaha memahami dan mengetahui lebih dalam, terlebih lagi jika fenomena tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan rasa ingin tahu nya itu muncul desain penelitian yan nantinya akan membantu. Jonathan B Justice menjelaskan bahwa tujuan dari desain penelitian adalah untuk mendefinisikan kerangka atau struktur dari sebuah penyelidikan ke dalam masalah penelitian yang nantinya akan  menghasilkan argumen yang persuasif, valid, dan dapat dibuktikan serta berguna di mata peneliti.

Desain penelitian merupakan bentuk pemecahan masalah yang dibatasi, digunakan untuk merumuskan cara serta merumuskan bagaimana menggunakan bahan yang tersedia untuk menghasilkan beberapa produk/hasil yang diinginkan. Jika tidak ada desain penelitian, peneliti akan menemukan kendala dalam melakukan penelitian dan tidak jarang penelitian harus dilakukan berulang-ulang sehingga kerugian tidak hanya dalam segi efisiensi waktu dan biaya tapi juga tenaga yang perlu dikeluarkan oleh peneliti. Namun dengan adanya rancangan penelitian akan membuat peneliti dan apa yang diteliti menjadi lebih mudah dan efisien.

Pentingnya desain penelitian bermanfaat dalam dua hal, yaitu :

1.      Kualitas desain penelitian menentukan kualitas produk penelitian.

2.      Kualitas Argumen yang dibangun dapat dilihat dari bagaiamana spesifiknya teori, kerangka, pertanyaan penelitian metode dan desain yang dibuat oleh peneliti.

2.      Teori, Kerangka Kerja, dan Penelitian Sebelumnya

Point utama dari definisi desain penelitian menurut (Hedrick, et al., 1993, pasal 2) dalam Jonathan adalah untuk memahami masalah, termasuk dimensinya, benda, subyek, dan variabel yang relevan, serta untuk merumuskan dan memperbaiki pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Proses merancang penelitian dimulai dengan menemukan ide dasar dari topik yang diangkat. Salah satu tujuan utama dari desain penelitian adalah untuk mempertajam dan mempersempit fokus yang luas, sehingga cukup layak untuk dilakukan investigasi dengan menetapkan suatu pertanyaan utama riset awal atau pertanyaan awal.

Tinjauan literatur merupakan salah tahap paling awal yang penting dalam desain penelitian, menurut Jonathan literatur membantu para peneliti untuk memformulasikan kerangka teori guna menganalisis topik-topik dan masalah-masalah, didasarkan pada pemahaman tentang dimensi-dimensi dan variabel-variabel yang paling penting, dan hubungan kausalitasnya kerangka teori akan membantu agar fokus pada eksplorasi dan deskripsi dimensi-dimensi dan variabel-variabel yang paling penting. Jika tujuan penelitian adalah untuk merancang cara memperbaiki beberapa masalah administrasi atau kebijakan, maka kita perlu memahami apa yang menyebabkan masalah, dan apa yang harus diubah untuk mengatasi masalah, serta apa konsekuensi yang terkait dengan masalah dan solusinya.

Tujuan kedua adalah untuk memahami apa yang sudah dilakukan oleh penelitian empiris. Dengan ini kita akan memahami apa yang telah dilakukan dan mengambil pelajaran yang berharga berkaitan dengan topik dan masalah yang diangkat yang menyangkut apakah pertanyaan sudah ditanyakan dan mendapat jawaban. Kedua, penelitian sebelumnya dapat diperiksa baik berupa jenis-jenis langkah operasional, data, metode analisis, dan interpretasi yang digunakan, apakah sudah terbukti dan mampu menjawab pertanyaan tertentu dan apakah data tersedia untuk memecahkan masalah penelitian tersebut.

3.      Masalah Penelitian dan Pertanyaan penelitian

Langkah selanjutnya setelah memahami variabel, tema kunci, teori dan penelitian yang relevan adalah merumuskan kontribusi peneliti dengan membawa masalah tertentu kedalam percakapan yang sedang berlangsung. Fungsi desain penelitian pada bagian ini adalah bagaimana menggunakan pengetahuan yang ada dan sejauh mana pemahaman peneliti tentang kesenjangan dan keterbatasan digunakan untuk merumuskan dan memperbaiki masalah yang diteliti dan pertanyaan-pertanyaan dalam konteks topik saat ini. Intinya, masalah-masalah penelitian memotivasi munculnya pertanyaan-pertanyaan penelitian dan spesifikasi desain dan metode penelitian tertentu akan merespons pertanyaan-pertanyaan penelitian itu.

Tipe-tipe penelitian mencangkup:

1.      Topik kita yakini penting, tapi tidak tahu begitu banyak

2.      Masalah-masalah praktis atau teoretik yang spesifik yang kita atau audiens ingin pecahkan

3.      Fenomena untuk penjelasan mana yang tidak memuaskan (Bechhofer dan Paterson, 2000).

4.      Merancang Argumen Kuat

Argumen yang kuat adalah argumen yang mampu menjelaskan klaim terhadap isi penelitian yang terkait dengan permasalahan dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Argumen yang kuat memposisikan peneliti mampu menjelaskan klaim yang ditawarkan terhadap pendengar atau audience relevan sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan kausal, peneliti mampu memprediksi bahkan lebih untuk penelitian deskriptif, argumen harus dirancang untuk menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan masuk akal baik (prediksi, interpretasi, implikasi) dan membuat audience yakin dengan apa yang dibuat peneliti.

5.      Etika menulis Penelitian

Etika dalam penelitian merupakan hal penting yang tidak bisa dikesampingkan. Manipulasi dalam penelitian tidak dapat diterima karena penelitian memiliki manfaat begitu besar lebih dari porsedur penelitian yang ada. Individu harus memiliki tanggung jawab dan memegang teguh etika dalam penelitian meskipun dalam lembaga penelitian itu sendiri telah memiliki prosedur dalam melakukan kegiatan penelitian. Pertimbangan akan hal etis dan retorika sehubungan dengan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti.

Aturan etika dalam desain penelitian perlu mempertimbangkan hal berikut ini :

a.       Menghindari keliru (baik karena kelalaian).

b.      Berusaha untuk memberikan kejelasan, dan membuat prosedur anda dan konseptual eksplisit kerangka kerja sehingga mereka dapat dikenakan penelitian yang cermat kepada audien dan diri peneliti sendiri.

Daftar Pustaka :

Justice, Jonathan B. (2007) Purpose and Significance of Research Design (Handbook of research Methods In Public Administration). Pennsylvania:CRC Press

Read More

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Konsep pertumbuhan dan pemerataan berkaitan dengan ekonomi, ekonomi secara nasional atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi makro. Ekonomi makro membahas perilaku perekonomian secara agragate/menyeluruh, misalnya masalah kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa dari  total suatu perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran dan nilai tukar (kurs).  Untuk mempelajari ekonomi makro, harus memikirkan kondisi perekonomian secara keseluruhan dengan memusatkan perhatian pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang bisa mempengaruhi kondisi tersebut.

Konsep Pokok

Pada pembahasan ekonomi makro yang mendasarkan pada perilaku-perilaku ekonomi, kebijakan dan kapasitas produksi agragate. Maka perlu mempertimbangkan dan diketahui tentang konsep-konsep ekonomi makro, antara lain: 

1.  Produk Nasional Bruto (Gross National Product=GNP) 

Produk Nasional Bruto atau GNP adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu kurun waktu tertentu. GNP sebagai ukuran pokok dari kegiatan ekonomi.  Ada dua acuan dalam mengukur GNP atas dasar harga yang berlaku (GNP-nominal) pada saat output itu diproduksi dan menurut harga konstan (GNP-riel) pada tahun tertentu.

2.  Inflasi 

Laju inflasi adalah prosentase kenaikan tingkat harga pada periode tertentu. Di dalam mengukur laju inflasi didasarkan pada tingkat harga yang berlaku dan dengan tingkat harga konstan pada tahun dasar tertentu yang dijadikan dasar pengukuran output. 

3.  Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukan pada tingkat kenaikan GNP-riel yang berlaku pada tingkat perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi  karena adanya perubahan dari sumber daya ekonomi, baiktenaga kerja ataupun modal untuk investasi. Dimana angkatan kerja, baik yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, mengalami pertumbuhan sepanjang waktu, sehingga tersedia sumberdaya bagi peningkatan produksi. Barang modal untuk investasi juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu, sehingga menjadikan sumberdaya mengalami peningkatan dalam kapasitas produksi tertentu. 

4.  Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Kesempatan kerja sebagai tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dengan ditunjukkan adanya perubahan faktor produksi tenaga kerja dengan tingkat perubahan skill yang dimilki. 

Tingkat pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja atau pengangguran, maka akan terjadi suatu permasalahan  ekonomi dan sosial yang berujung pada resesi. 

5.  Inflasi, Pertumbuhan dan Pengangguran 

Dalam mengukur keberhasilan atau prestasi dalam ekonomi makro, dapat menggunakan tiga variabel ekonomi, yaitu laju inflasi, laju pertumbuhan output dan tingkat pengangguran. Keberhasilan dalam kebijakan ekonomi makro apabila  laju inflasi terkendali, sedangkan pertumbuhan output produksi mengalami peningkatan dan kesempatan kerja meningkat sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.  Bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat, memungkinkan

kenaikan standar hidup atau tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. 

6.  Siklus dan Kesenjangan Ekonomi 

Variabel ekonomi makro, yaitu inflasi, pertumbuhan  dan pengangguran saling berinteraksi melalui siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah pola  ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) yang kurang lebih teratur dalam kegiatan ekonomi di sekitar alur trend laju pertumbuhan. Pada titik puncak (booming) kegiatan ekonomi relatif tinggi terhadap trend pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada titik lesu (resesi) menunjukkan titik terendah dalam kegiatan ekonomi terhadap trend pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Makro 

-          Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atua regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. 

-          Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus Tambunan, 1996).

-          Kebijakan ekonomi juga bisa dibedakan antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri. 

a.       Kebijakan Ekonomi dalam Negeri

1.      Kebijakan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri dan jasa-jasa

2.      Kebijakan keuangan negara, seperti perpajakann, bea cukai, anggaran pemerintah (APBN).

3.      Kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, perkreditan, pembinaan dan pengawasan bank. 

4.      Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja, jaminan sosial 

5.      Kebijakan kelembagaan ekonomi, seperti BUMN, koperasi, perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah (UKM), dan lain-lain kebijakan. 

b.       Kebijakan hubungan ekonomi luar negeri 

1.      Kebijakan neraca pembayaran, seperti pengamanan cadangan devisa negara. 

2.      Kebijakan perdagangan LN, seperti tata-niaga (ekspor dan impor), perjanjian dagang antar negara. 

3.      Kebijakan penanaman modal asing, seperti perizinan investasi langsung, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan. 

4.      Kebijakan hutang LN, menyangkut hutang pemerintah, hutang swasta, perundingan/ perjanjian dengan para kreditor, dan lain-lain kebijakan. 

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian :

Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

• Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.
• Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh : pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang.

Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung didalam di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya kesungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan kepada tersebut, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian yang lain.

Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dibawah ini merupakan penjelasannya :

• Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara laungsung maupun tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price).

a. Intervensi Pemerintah secara Langsung

1. Penetapan Harga Minimum (floor price)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Untuk mengetahui proses terbentuknya harga minimum, dapat dilihat pada Kurva 5.1 sebagai berikut :

2. Penetapan Harga Maksimum (ceiling price)

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi  (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

Adapun proses Penetapan Harga Maksimum (ceiling price) dapat di lihat dalam kurva 5.2 sebagai berikut :

b. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

1. Penetapan Pajak

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

Adapun proses penetapan pajak dapat di lihat sebagai berikut :

1. Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

Daftar pustaka:

Tambunan, Tulus TH, (1996).  Perekonomian Indonesia, Cetakan

Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta.

http://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/

Read More